PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (PUTUSAN NO. 2161 K/PID/2012)

Banyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam kasus Hasan Basri, seorang tukang ojek yang merupakan korban salah tangkap atas tindak pidana pencurian yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan pengakuannya, Hasan Basri dipaksa untuk mengakui tuduhan tersebut. Hasan Basri harus mendekam di tahanan Polsek Menteng dan Rutan Salemba. Setelah melalui persidangan selama kurang lebih enam bulan. Hasan Basri akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti telah melakukan pencurian seperti dakwaan jaksa. Maksud penulisan ini adalah untuk tujuan akademis, yaitu memahami kelemahan-kelemahan dari sistem peradilan pidana menurut konsep KUHAP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polri dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik Polri dan upaya hukum yang dilakukan korban dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari data sekunder, yaitu berupa undang-undang, buku-buku ilmiah, kamus atau ensiklopedia. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kesisteman, dimana Polri sebagai penyidik yang memulai proses pidana menurut KUHAP. Fungsi Polri dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Disini ditekankan pada fungsi pemerintahan, di mana Kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi Kepolisian tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas dan wewenang Kepolisian, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif. Pertanggungjawaban penyidik Polri mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan kode etik polisi. Berkenaan dengan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 11 ayat 2. Sedangkan pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona berdasarkan KUHAP dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Adapun upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami salah tangkap diantaranya adalah melakukan praperadilan, apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan pokok perkara, korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Korban salah tangkap juga dapat melakukan peninjauan kembali. Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik harus memenuhi harapan masyarakat yang begitu banyak kepentingan dan kebutuhan diharapkan memiliki kemauan dan kemampuan untuk menumbuhkembangkan inovasi dan motivasinya dalam bekerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan peran polri sebagai penegak hukum dan dapat bermitra dengan masyarakat, baik masyarakat umum, masyarakat satu profesi, maupun masyarakat lintas institusi hukum itu sendiri. Sehingga Polri dan masyarakat dapat memiliki budaya hukum yang memahami, menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari.

1.  UEU-Undergraduate-3155-Bab1 - rev.pdf - 286 KB
2.  UEU-Undergraduate-3155-Cover dan Data Pendukung - rev.pdf - 31 KB
3.  UEU-Undergraduate-3155-SURAT PERNYATAAN.pdf - 875 KB
4.  UEU-Undergraduate-3155-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 895 KB
5.  UEU-Undergraduate-3155-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 971 KB
6.  UEU-Undergraduate-3155-Abstrak - rev.pdf - 8 KB
7.  UEU-Undergraduate-3155-Daftar Isi - rev.pdf - 14 KB
8.  UEU-Undergraduate-3155-Daftar Pustaka - rev.pdf - 274 KB
9.  UEU-Undergraduate-3155-daftar riwayat hidup - rev.pdf - 6 KB
10.  UEU-Undergraduate-3155-Kata pengantar-rev.pdf - 70 KB

• PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (PUTUSAN NO. 2161 K/PID/2012)